Hampir satu tahun kepemimpinan duo amran sebagai bupati dan wakil bupati wajo telah melakukan berbagai terobosan dalam penerapan system keuangan baik pendapatan daerah maupun pengelolaan keuangan yang secara akuntable dan transparan serta penataan reformasi birokrasi untuk mewujudkan salah satu agenda pembangunan yaitu Reformasi Birokrasi yang transparan dan akuntable

Bupati Wajo menjelaskan bahwa ditahun 2019 Penerapan system online pajak daerah mulai dilaksanakan pada april tahun 2019 atau dua bulan sejak pelantikan bupati dan wakil bupati wajo, melalui MoU antara Pemda Kabupaten Wajo dengan PT. Bank Sulselbar, penerapan system online ini dikenal dengan nama Mobile Online System (MPOS), dengan memasang sebanyak 30 alat transaksi pada warung, restoran dan rumah makan yang masih berpusat dikota.

Selain MPOS pemerintah kabupaten wajo juga telah melakukan kerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo untuk penerapan system host to host dan sangat berpengaruh pada peningkatan penerimaan BPHTB di Wajo.

Selanjutnya pada system pengurusan perijinan pemerintah daerah juga menerapkan System Tax Clearing atau Konfirmasi Status Wajib Pajak yang dilaksanakan mulai oktober 2019 dengan perbup no. 148 tahun 2019 yang bertujuan meningkatkan PBB-P2, ungkap H. Amran Mahmud.

Dari penerapan system online berdasarkan MoU dan Perbup yang dikeluarkan pemda wajo, Ir. Armayani, M.Si selaku kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten wajo mengatakan bahwa, terjadi kenaikan pendapatan daerah diantaranya penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang jauh melampaui target dari target penerimaan hanya 2 milyar, sementara realisasi penerimaan sampai desember 2019 mencapai angka 2,6 milyar rupiah, begitu juga PBB sector perkotaan yang melebihi target yg sudah ditetapkan pemda, sementara untuk pajak restoran walaupun tidak mencapai target tahun 2019 tetapi mampu memberi kenaikan pendapatan dari tahun sebelumnya.

Selain disektor pendapatan daerah pemerintah kabupaten wajo juga telah melakukan beberapa perbaikan dari sector pengelolaan keuangan yang diantaranya adalah pelaksanaan transaksi non tunai (TNT) yang langsung diterapkan sejak pemerintahan duo amran, transaksi non tunai ini memberikan dampak positif terkait aliran keuangan, yang meminimalisir terjadinya penyelewengan penggunaan anggaran, disamping itu devisit anggaran di tahun 2018 yang lebih 67 milyar rupiah juga telah selesai dibayarkan pemda sampai pada desember 2019, sehingga sudah tidak ada beban pemerintah kabupaten wajo lagi. kata Armayani

Sementara Wakil Bupati Wajo H. Amran SE, mengatakan Untuk Penataan Birokrasi pemerintah daerah, diawal periode kepemimpinan kami H. Amran Mahmud dan H. Amran sebagai bupati dan wakil bupati wajo langsung melakukan perumusan perampingan OPD yang menghasilkan perda no 1 tahun 2019 tentang struktur organisasi, dengan tujuan agar anggaran pemda lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan public, perda ini sudah diterapkan atau dilaksanakan pada tahun 2020 ini. Bapak H. Amran SE juga menyampaikan tagline tahun ini adalah Gaspoll 2020.

author
Wajokab.go.id

Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum.

KIRIM PESAN

Silahkan Kirim Pertanyaan, Kritik maupun Saran untuk kami melalui formulir berikut.